Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Provinsi Banten

Abstract

Dua kegiatan pembelajaran utama dalam kurikulum merdeka adalah kegiatan kokurikuler seperti proyek penguatan profil siswa Pancasila, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik dan kegiatan intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran (Amalia, Sulastri, and Nurjayadi, n.d.). Ketimpangan akses dan kesenjangan digital menjadi masalah serius yang dapat menghambat implementasi kurikulum Merdeka. Efektivitas kurikulum dipengaruhi tidak hanya oleh desainnya tetapi juga oleh manajemen perubahan dan taktik yang digunakan untuk membantu unit pendidikan dan guru dalam mempraktikkannya, oleh karena itu perencana kebijakan harus menyadari kompleksitas. Kesenjangan atau ketimpangan digital dan akses yang tidak merata adalah masalah utama yang mungkin menghambat penerapan kurikulum Merdeka (Armando, Faizah, and Prawesti 2023). Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi sarana pengajaran inovatif yang meningkatkan sistem pendidikan Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, sesuai analisis yang dilakukan. Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pertumbuhan kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan siswa, dapat berkontribusi pada produksi generasi yang lebih siap untuk memenuhi tantangan kontemporer. Namun masih ada kendala dengan implementasi Kurikulum Merdeka, seperti kesiapan guru dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, untuk menuai manfaat sebesar-besarnya bagi pendidikan Indonesia, Kurikulum Merdeka harus terus dinilai dan ditingkatkan