SUMBANGAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

  • Iin Ratna Sumirat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak
Undang-undanag No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, yang kemudian disingkat dengan UUPK, dengan
tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari
berbagai jenis kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha
pada umumnya. Pasal-pasal yang tertuang dalam UUPK
tersebut, seperti dimuatnya secara timbal balik, hak dn kewajiban
produsen serta hak dan kewajiban konsumen yang melindungi
kedua belah pihak, pada intinya sejalan dengan aturan-aturan
yang terdapat dalam fiqih muamalat. Para pelaku usaha dituntut
untuk senantiasa berlaku jujur dan amanah, demikian pula
sebaliknya pihak konsumenpun dituntut hal yang sama, sehingga
tidak merugikan pihak produsen. Tujuan utama diadakannya
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen adalah untuk menjaga keadilan antara produsen
dengan konsumen, disamping melindungi konsumen dari
berbagai kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha, oleh
sebab itu larangan-larangan bagi pelaku usaha pada Bab IV
Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup lengkap dan
terinci dengan baik, dimulai pasal 8 sampai dengan pasal 17.
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut secara garis
besarnya di dalam ajaran Islam pun sudah ada, sebagaimana
ditegaskan pada asas-asas bermuamalat, bahkan untuk
memelihara mentalitas pelaku usaha dalam menegakkan
kejujuran dan kebenaran, Islam mengajarkan asas kepemilikan
yang tidak dimiliki ajaran lain.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen. Hak Konsumen,
Perdagangan

Published
Feb 19, 2019
How to Cite
SUMIRAT, Iin Ratna. SUMBANGAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 110-130, feb. 2019. ISSN 2715-3614. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1586>. Date accessed: 05 dec. 2020.
Abstract view
132 times
PDF (Bahasa Indonesia) download
44 times