Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Volume 21 No. 2 Juli - Desember 2020
P-ISSN: 1411-7886; E-ISSN: -
Page: 137 - 150

PRAKTIK MASYARAKAT KALANGANYAR LEBAK BANTEN DALAM SEWA-MENYEWA TANAH SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN

Wirda Tuljannah 1, Masduki 2, Humaeroh 3 *
1 2 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia 
* Corresponding: humaeroh@uinbanten.ac.id

Abstrak
Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua pihak dalam hal ini penyewa dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan field research di Desa Aweh kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Temuan yang diperoleh bahwa pelaksanaan sewa tanah sawah di lokasi penelitian tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah sawah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu hasil panennya sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman padi tersebut berbuah atau tidak berbuah. Praktik sewa-menyewa ini tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, dan gharar yang dilarang dalam Islam dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: Sewa-menyewa; Ijarah; Gharar.

I.	PENDAHULUAN
Manusia semenjak berada di muka bumi ini sudah memerlukan bantuan orang lain dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu, manusia harus bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dan yang lainnya, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil.
Dalam fiqh muamalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (al-madiyah) merupakan tata kesopanan (al-adabiyah). Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
Al-Muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Dalam bahasa yang lebih sederhana, al-muamalah al- adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual- beli, akad pinjam (ariyah), akad pemindahan hutang (hiwalah), akad pinjam dengan jaminan (rahn), akad kerjasama (syrkah), akad mudharabah atau qiradh dan akad sewa-menyewa dan upah (ijarah).
Desa Aweh kecamatan Kalanganyar kabupaten Lebak merupakan suatu desa yang padat penduduknya dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas pekerjaannya yaitu menjadi petani dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil pertanian berupa padi. Namun tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian diolah sendiri, melainkan dengan cara disewakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pada awal akad dengan pembayaran sewa menggunakan hasil panen.
Perjanjian sewa-menyewa dalam fiqih Islam disebut dengan ijarah. Akad ijarah adalah akad yang penting dalam kehidupan yang praktis. Akad ijarah termasuk dalam transi yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa-menyewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor jasa. Akad ijarah seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari al-uqus al-musammah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. Dalam masyarakat, sudah menjadi kebiasaan demi memenuhi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, itu menjadi permasalahan tersendiri, bagi orang yang mendalami ilmu syariah.
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika muajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta’jir) sudah menerima kegunaan.
Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua pihak dalam hal ini penyewa dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian. Sistem pembayaran ini dilakukan disebabkan tidak ada modal dari penyewa, inilah yang menjadi masalah sering kali tanah tersebut tidak mengahasilkan atau gagal panen. Maka, penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan hingga pemilik lahan akan dirugikan, karena jika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa tanah pertanian tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh.
Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihakyaitu penyewa melalukan pembayaran setelah tahan tersebut panen dan besar pembagiannya 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penyewa, penyewa lebih besar pembagiannya untuk mengganti modal tanam seperti bibit tanaman, pupuk dan lain-lain. Tetapi yang sering terjadi dilapangan biasanya banyak kendala seperti gagal panen, harga produk pertanian murah, dan jika sudah terjadi kendala- kendala tersebut sudah hampir dipastikan yang menyewa tidak bisa membayar sewa tanah tersebut dan yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang sudah dilakukan perjanjian diawal tersebut, itu sering terjadi di lapangan yang mempersewakan sering dirugikan dengan sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dan pemilik tanah.

II.	LITERATUR REVIEW
Pengertian Sewa-Menyewa
Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.
Menurut Rachmat Syafi’i, Ijarah secara bahasa adalah: (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memmberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tahan dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:
1.	Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkanpemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2.	Menurut Malikiyah, ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3.	Menurut As-Syafi’iyah, ijarah ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4.	Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat- syarat
5.	Menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6.	Menurut Hasbi As-Shiddiqie, ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7.	Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tentang orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dasar Hukum Sewa-Menyewa
Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Alquran, al-Sunnah dan al- Ijma’. Dasar hukum ijarah dari Alquran adalah:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq : 6)
Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka Upahnya (QS. At-Thalaq:6)
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapaku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS.Al-Qashash:26)
Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa
1.	Rukun Sewa-Menyewa
Ijarah menjadi sah dengan ijab qobul lafad sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafad (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut ulama Hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan qabul saja, mereka mengatakan: Adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasukdalamhakekat, dan hakikat aqad sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku aqad dan obyek aqad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisirnya hakekat sewa-menyewa.
Jadi menurut ulama Hanafi rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan ulama Hanafi mempunyai pendapat tersendiri mengenai rukun. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang termasuk hakekat dan berkaitan langsung dengan keabsahan suatu transaksi, dan dalam hal ini adalah aqad sewa-menyewa itu sendiri. Adapun pihak yang menyewa dan yang menyewakan serta obyek sewa-menyewa tidak dianggap sebagai rukun melainkan sebagai syarat yang akan berkenaan dengan pelaksanaan sewa-menyewa.
Menurut ulama Maliki, rukun sewa-menyewa ada tiga. Mereka mengatakan: Adapun pelaksanaan rukun sewa-menyewa itu ada tiga yaitu: pelaku aqad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diaqadkan yaitu biaya sewa dan manfaat. Dan sighat yaitu lafad yang menunjukkan atas pemilik manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya Pemilikan menurut ulama Syafi’i, rukun sewa-menyewa ada tiga, dan jika dirinci ada enam, mereka mengatakan: rukun sewa-menyewa secara garis besar ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku aqad yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan disebut juga “mukr” yaitu pemilik benda, dan “muksir”, yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu: objek sewa-menyewa, yang meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat: dan sighat yang meliputi dua unsur yaitu ijab dan qabul. 
.

III.	METODOLOGI
Pendekatan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa Jenis penelitian ini adalah menggunakan basic researh/penelitian dasar dan jenis penelitian kualitatif (field reseach). Dengan mendatangi lokasi penelitian.
Teknik Pengumpulan Data; 1) wawancara; yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Pengumpulan data dengan cara wawancara ini dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara detail dari objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan penyewa. Dalam hal ini penulis akan menanyakan rangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan memperoleh keterangan lebih lanjut dengan mewawancarai pengelola penyewa. 2) Observasi; yaitu mendatangi lokasi penelitian langsung untuk mengamati terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. 3) Dokumentasi; yaitu catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini berupa tulisan, gambar, dan karya seseorang. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto, catatan-catatan kecil dan gambar-gambar.
Sumber data yang digunakan dibagi kepada; Data primer; yaitu data yang langsung diperoleh dari objek responden yang melaksanakan Akad sewa menyewa secara langsung, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Kemudian dari Data sekunder; yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasa yang akan diteliti penulis, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan	untuk melengkapi data primer.
Dalam analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

IV.	PEMBAHASAN
Sewa tanah yang terjadi di Desa Aweh merupakan suatu akad sewa terhadap manfaat suatu tanah untuk diambil manfaatnya dalam beberapa tahun yang telah ditentukan dan imbalan yang tertentu pula. Sewa-menyewa ini biasa diadakan antara empatsampai lima tahun, di mana uang sewa dibayar di setiap panennya. Harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran tanah yang akan digarap oleh penyewa.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktik sewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa tanah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayar dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut. Berapapun hasil yang diperoleh penyewa pemilik tanah mendapatkan uang 40% dari hasil panen yang telah disepakati pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa. Sementara mengenai proses yang terjadi pada masyarakat hanya antara masyarakat aweh setempat saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa tanah tersebut. Akan tetapi cukup antara kedua belah pihak saja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara tertulis yang dituangkan materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi.
Dengan demikian setelah terjadinya akad tentang sewa tanah timbulah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah dan penyewa sesuai dengan kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak. Tentang batas waktu sistem praktek sewa tanah adalah sesuai dengan kesepakatan awal dalam suatu akad, dan dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan berkisar empat sampai lima tahun.

Motivasi Pelaksanaan Sewa Tanah
Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya, demikian juga praktek sewa tanah di. Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Adapun beberapa motivasi orang yang menyewakan tanah dapat penulis sajikan antara lain:
a.	Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut orang yang menyewakan, uang hasil sewa tanah bisa ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka butuhkan.
b.	Sebagai modal usaha. Uang hasil sewa dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal pada musim tanam. Karena pada umumnya mereka adalah petani, dengan menyewakan tanahnya orang yang menyewakan tanahnya tidak akan kesulitan mencari modal untuk biaya musim tanam yang relatif besar. Sebelum mereka mengenal praktek sewa menyewa tanah mereka mencari modal untuk musim tanam dengan menggadaikan barang yang mereka punya atau berhutang dari tetangga. Namun mereka terkadang memenuhi kendala akibat administrasi dalam sistem gadai di pegadaian atau sulitnya mencari pinjaman dari tetangga. Selain itu mereka memilih menyewakan tanahnya karena terhindar dari pembayaran bunga, tidak seperti kalo menggadaikan barang yang mewajibkan adanya bunga.
c.	Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak. Dalam keadaan darurat, sewa-menyewa tanah menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali tanah-tanah tersebut. Hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit.
d.	Untuk biaya sekolah anak. Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus berusaha paya untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyewakan tanah mereka karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relatif mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain sebagainya.  

Motivasi dari penyewa tanah antara lain sebagai berikut: 
a.	Untuk memperoleh keuntungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Disini berlaku prinsip ekonomi yang berbunyi dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Artinya dengan mengeluarkan yang sedikit diusahakan mendapat banyak keuntungan. Bagi para penyewa tanah praktek sawah tanah cukup menjanjikan bagi para mereka untuk memperoleh keuntungan jika nanti mereka cukup baik. Dengan harga sewa yang telah disepakati di akhir musim, mereka berharap di musim berikutnya terjadi lonjakan kenaikan frekuensi beras tersebut.
b.	Dorongan sosial. Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para penyewa bersedia menyewa tanah karena ingin menolong orang-orang yang menyewakan tanah untuk kebutuhan. Dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan dan penyewa telah memiliki keadaan emosional tersendiri. Pada dasarnya para yang menyewakan sadar akan kemungkinan besar terjadinya kerugian pada pelaksanaan sewa-menyewa tanah seperti ini namun bagi mereka untuk rugi dalam hal bisnis biasa, spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung masih terkadang merugi, mereka tidak jera karena disaat untung keuntungannya yang mereka raih cukup besar.

Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah ini, diantaranya yaitu; pertama, tahapan penawaran. Dalam tahap ini orang yang menyewakan menghubungi pihak Penyewa untuk menawarkan tanah yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat tanah tersebut. Orang yang menyewakan menjelaskan pada pihak Penyewa tentang ukuran tanah yang akan disewakan, lokasi kebiasaan serta sifat sifatnya. Penawaran akad sewa-menyewa tanah juga bisa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa menawarkan kepada pemilik tanah untuk menyewa tanahnya selama beberapa tahun. Kebiasaan yang terjadi di desa Aweh, sewa tanah diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi bersama. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk objek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit menjelaskan objek sewanya. Orang yang menyewa biasanya adalah orang-orang yang bisa menyewa tanah sehingga ia benar-benar tahu sifat-sifat dari tanah tersebut.
Tahap berikutnya adalah tahapan peninjauan. Meski ada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui sifat- sifat tanah yang menjadi objek sewa, namun untuk lebih memahami kondisi objek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan. Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah serta lokasinya, terutama untuk mengetahui kualitas tanah tersebut. Hal ini juga dapat menghindarkan dari kesalah pahaman antara orang yang menyewakan dan penyewa tanah.
Ketiga, tahap transaksi. Tahapan ini meliputi 1) Penetapan harga sewa-menyewa tanah. Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penetapan harga sewa di sesuaikan ukuran tanah adalah 40% untuk yang menyewakan dan 60% untuk penyewa dari hasil panen. Penyewa lebih banyak pembagiannya untuk biaya pemeliharaan. 2) Ijab dan Qabul sewa-menyewa tanah. Cara pelaksanaan sewa tanah tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Sewa menyewa pada umumnya. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dan kabul diadakan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Hak dan kewajiban sewa-menyewa tanah. Adapun hak dan kewajiban sewa-menyewa tanah antara lain:
1)	Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan atau harga sewa terhadap apa yang disewakan pada saat musim terjadi.
2)	Perawatan objek sewa-menyewa dibebankan kepada penyewa tanah.
3)	Orang yang menyewa berhak atas objek sewa, yaitu berhak membawa padi yang dihasilkan oleh tanah yang disewa.
4)	Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak menarik kembali tanah yang disewakan.
5)	Bila terjadi bencana/kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang menyewakan. Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan kesepakatan nya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain yangbertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.

Berakhirnya Sewa Tanah
Akad sewa tanah menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa tanah yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan tanaman atau tanaman yang menjadi objek sewa tidak panen, maka hal ini tidak dapat menyebabkan batalnya sewa tanah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab keduanya, penyewa tanah tidak berhak meminta ganti rugi kepada yang menyewakan tanah. Sebagaimana jika pihak penyewamemperoleh keuntungan besar yang disebabkan kenaikan frekuensi panen maupun kenaikan harganya, maka pihak yang menyewakan tidak berhak meminta tambahan uang sewa ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada ganti rugi maupun pembagian keuntungan, hal itu merupakan kemurahan hati dari para pihak berdasar inisiatif dan kerelaan dari masing masing pihak.

V.	KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa dalam literatur fikih, makna qiradh dapat diartikan sebagai pinjam-meminjam, juga sebagai modal dalam usaha bersama sesuai dengan kesepakatan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam pinjam-meminjam bagi pemilik modal tidak diperkenankan memberikan syarat pengembalian tambahan karena merupakan riba (tambahan) yang dilarang dalam agama. 
Mekanisme serta pedoman Pinjaman online pada aplikasi teknologi keuangan atau fintech telah diatur dalam hukum undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi dan informasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman Online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, (ketidakjelasan akad), maysir (Spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian), dan haram. 
Dalam pinjaman online setidaknya terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam teknologi keuangan, yaitu; pertama; Mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua; musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi danalmodal usaha (ra'su al-maal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Ketiga; wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Keempat, Qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

VI.	DAFTAR PUSTAKA
As-suyuthi, Jalaluddin. Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrun Abu Bakar). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
Azam, Abdul Aziz Muhammad. “Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam” Jakarta: Amzah. 2010.
Alwi, achmad basori, 2018, Pembiayaan berbasis teknologi (Fintech) yang berdasarkan syariah, Al-Qonun, Vol 21 No. 2 Universitas Air Langga Surabaya, Desember. 
Dzuwaini,  Dimyauddin, 2015, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka pelajar. 
Ibrahim, Khudari. “Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”.  Jurnal IUS. Vol. 2.  No. 4 April. 2014.
Iman, Nofie, 2016, Financial technology dan lembaga keuangan, Yogyakarta, Ghatering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
Muslich, Ahmad Wardi. “Fikih Muamalat” Jakarta: Amzah. 2010.
Sofhiyan. “Pemahaman Fikih Terhadap Mudharabah (Implementasi pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah)”.  Jurnal al-Adl . Vol. 9.  No. 2 Juli. 2016.
Sudiarti, Sri. “fiqih Muamalah Kontemporer” Medan: Febi UIN SU Press. 2018.
Suhendi, Hendi. “Fikih Muamalah” Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Pemaknaan Mu’amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)”.  Lex Jurnalica. Vol. 2. No. 2 April. 2007.