TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PRAKTIK UPAH (UJRAH) AMIL ZAKAT
(STUDI DI DOMPET DHUAFA BANTEN)

Syafuri 
Alumnus Fakultas Syariah, Program Studi HES 
Nita Anggraeni
Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak
Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena ibadah ini memiliki dua dimensi hablum minallah dan hablum minannaas, artinya ibadah zakat ini selain untuk kekuatan spiritual juga bagian dari dimensi sosial. Karena fungsi dan hikmah zakat yang sangat berpengaruh sehingga perintah untuk ditunaikannya ibadah ini beberapa kali diulang dalam Al-Quran. Melihat besarnya potensi zakat maka dalam pengelolaannya zakat  intervensi dari pemerintah melalui regulasi-regulasi. Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya, organisasi pengelola zakat ini tentunya membutuhkan peranan amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Seorang amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika merujuk pada konsep fikih yang mencanangkan bahwa hak amil adalah 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Permasalahan yang terjadi adalah amil tersebut mendapat upah secara tetap untuk setiap bulannya, sedangkan pendapatan Organisasi pengelola zakat berubah,yang seharusnya berpengaruh terhadap perubahan penghasilan amil zakat .

Kata Kunci: amil zakat, ujrah, Dompet Duafa

Pendahuluan
Agama Islam mengajarkan perlu adanya dana sosial (tabarru) yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut merupakan dari zakat, infaq dan shadaqah serta ada juga dalam bentuk wakaf maupun dana investasi kebajikan. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena ibadah ini memiliki dua dimensi hablum minallah dan hablum minannaas, artinya ibadah zakat ini selain untuk kekuatan spiritual juga bagian dari dimensi sosial. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dengan benar akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pertumbuhan perekonomian yang luas.
Adapun asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 60.
 “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).
Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan hak-hak penerima zakat, selain orang-orang karena kondisi tertentu juga pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung ke mustahik, akan tetapi dapat dilakukan oleh sebuah organisasi yang khusus menangani pengelolaan zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu baik dari segi lembaga maupun orang yang mengelolanya yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pencatatan, menerima dan mendistribusikannya kepada delapan golongan mustahik.
Melihat potensi zakat yang sangat besar dan beragam jenis sumber zakat pada zaman modern saat ini, maka hal ini mendorong para amilin untuk berkontribusi dengan mendirikan organisasi pengelola zakat yang tujuannya untuk mempermudah bagi para muzzaki dalam menunaikan kewajibannya. Keberadaan organisasi zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Amil Zakat.
Dengan adanya undang-undang ini organisasi pengelola zakat tidak lagi khawatir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena segala operasionalnya sudah mempunyai payung hukum dan diresmikan.
Di Indonesia sendiri diakui adanya dua organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Kedua organisasi ini memiliki fungsi sama yaitu menghimpun zakat, mulai dari menerima, mencatat, dan sampai kepada mendistribusikan zakat kepada para mustahik.
Kendati demikian lembaga amil zakat yang didirikan atas prakarsa dan kesadaran masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya sebagai organisasi pengelola zakat banyak memberikan kontribusi dalam penunjang keberhasilan penghimpunan zakat di Indonesia. Maka tidak lagi heran jika banyak bermunculan lembaga-lembaga pengelola zakat yang semakin hari kian marak dengan berbagai nama yang mencirikan identitas kelembagaannya sebagai organisasi pengelola zakat. Seperti, Rumah Zakat, Rumah Yatim dan Dhuafa, LAZ Harfa, Yatim Mandiri, Dompet Dhuafa dan lain sebagainya.
Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen (12,5%), dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.  jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja, maka seharusnya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan adminitrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan.
Seorang amil mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena sejahtera atau tidaknya para mustahik dalam menerima zakat bagaimana kinerjanya seorang amil dalam merencankan program kerja, mensosialisasikan, menghimpun, menentukan siapa yang berhak menerimanya, mencari mereka dan mendistribusikan zakat tersebut. Adapun yang dimaksudkan bagian atau hak untuk amil disini dikategorikan sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Menurut kesepakatan para ulama upah yang menjadi hak seorang amil zakat setelah menyelesaikan tugasnya ialah seperdelapan atau 12,5 persen (12,5%) dari jumlah dana zakat yang terkumpul. Jika demikian telah ditentukan kadar upah atau hak seorang amil zakat, maka upah yang diterima seorang amil zakat tentunya tidak akan sama dalam setiap bulannya (berubah) sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul, namun dalam praktiknya hak yang diterima seorang amil yang berada dalam lembaga amil zakat (LAZ) dalam setiap periode persatu bulannya selalu sama (tetap) yaitu mengikuti besaran Upah Minimum Kota (UMK).
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai mekanisme penetapan upah Amil Zakat ditinjau menurut hukum Islam pada salah satu lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat yaitu Dompet Dhuafa Banten.

Konsep Zakat dan Amil Zakat
Islam mengakui hak milik dan kemerdekaan setiap individu maupun kelompok. Masing-masing diperhatikan tanpa mengalahkan dan mengganggu kemerdekaan individu lain dan keseimbangan masyarakat. Islam memberikan kepada individu haknya mengenai milik perseorangan dan haknya dalam melakukan tindakan terhadap kekayaan. Dalam kaitannya menjaga kekayaan dan keseimbangan masyarakat, Islam telah mengatur aktivitas ini pada konsep ibadah yang disebut zakat.Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah.
خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا... 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (Q.S. at-Taubah (9) : 103).
Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةمِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).
Ayat di atas menjelasakan bahwa tujuan dari zakat adalah mensucikan/membersihkan harta, karena diantara harta ada hak orang lain yang harus ditunaikan dan merupakan kewajiban muslimapabila memenuhi syarat tertentu.
Berdasarkan ayat di atas bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang termasuk kedalam golongan mustahik yang jumlahnya delapan, yaitu:
a.	Orang Fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meminta-minta kepada orang.
b.	Orang Miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
c.	Amil ialah orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari memungut zakat, mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya.
d.	Mu’allaf (Orang yang baru memeluk Islam) ialah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.
e.	Para Budak (Hamba Sahaya) ialah orang-orang yang telah membuat perjanjian tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.
f.	Gharimin (Orang yang memiliki hutang) ialah orang yang berada dalam kondisi lilitan hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutang itu.
g.	Ibnu sabil (Orang yang berjuang di jalan Allah) ialah orang-orang yang sedang menegakan syariat Islam.
h.	Orang yang sedang dalam perjalanan ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) untuk tujuan yang baik dan jika tidak tidak dibantu orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan yang dimaksud.

Zakat adalah perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepada muslim sebagai sarana untuk mencapai ridha-Nya. Ibadah ini memiliki dua unsur dimensi, selain untuk meningkatkan keimanan seorang muzzaki, manfaat dari penunaian zakat juga dapat membentuk persatuan umat. Karena ibadah ini mengandung unsur sosial maka dalam pengelolaannya membutuhkan perantara pihak ketiga agar tidak terjadi penumpukan pada satu sisi dalam pendistribusiannya.
Adapun salah satu konsep yang diterapkan dalam pengelolaan harta zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat ialah dengan memaksilmalkan fungsi dan tujuan dari zakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola harta zakat dengan baik mulai dari sosialisasi, pencatatan, perencanaan kerja sampai pada proses pendistribusian. Orang-orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat ini baik individual maupun dalam naungan lembaga disebut dengan istilah amil.
Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi amil sebagai berikut :
وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الإِمَامُ عَلَىاَخْذِالصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَالِمُسْتَحِقِّهَا
“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”.
Amil adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memilih, meneliti orang yang membutuhkan kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu amil juga memiliki peranan yang sangat penting terkait menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat serta meningkatkan pengaruh zakat terhadap perbaikan ekonomi para mustahik. Namun dibalik tugasnya seorang amil yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hak dana zakat yang boleh diambil oleh amil.
Abu Hanifah berpendapat, mereka diberikan haknya sesuai dengan pekerjaan dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya secara makruf, seperti halnya hakim, jaksa dan pejabat. Pendapat itu sama dengan pendapat imam Malik yang menjelaskan setiap pekerja akan memperoleh haknya sesuai dengan kadar pekerjaannya dan memperoleh imbalan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi ketentuan ini berbeda dengan pendapat imam Syafi’i yang menyatakan bahwa amil memperoleh hak seperdelapan. Hal ini dipertegas dengan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil, yang menyatakan bahwa karena mereka itu termasuk bagian dari amil zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar seperdelapan dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.
Pemberian seperdelapan ini berdasarkan adanya delapan kelompok sasaran yang berhak menerima zakat yang telah diperintahkan Allah SWT. Pada dasarnya pemberian hak amil merupakan upah kerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan amil berhak mendapat imbalan lain yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan ketentuan telah melakukan pekerjaan keamilan dengan sungguh-sungguh.
 Di dalam fatwa tersebut, juga telah dijelaskan tentang kriteria amil, orang-orang yang dapat dikategorikan amil serta tugas seorang amil. Adapun kriteria seorang amil adalah sebagai berikut;
1.	Beragama Islam
2.	Mukallaf (berakal dan baligh)
3.	Amanah
4.	Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. 
Adapun seorang Amil dapat dikategorikan sebagai berikut:
1.	Pengumpul wajib zakat
2.	Orang yang mendata
3.	Orang yang mencatat
4.	Orang yang mengumpulkan
5.	Orang yang membagi zakat
6.	Orang yang menjaga harta zakat
Tugas amil adalah sebagai berikut:
1.	Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; 
2.	Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan 
3.	Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
Adapun fungsi amil sebagai pengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu sebagai amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurusi zakat tersebut, maka amil zakat berhak mendapatkan bagian kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat. Selain dari harta zakat, hak amil juga diperoleh dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan dan besar kadarnya yang diterima amil dari dana ini juga telah ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama.

Praktik Penetapan Upah (Ujrah) Amil Zakat Dompet Dhuafa Banten
Dompet Dhuafa Banten lahir bermula dari banyaknya fenomena kemiskinan yang membuat miris beberapa aktivis sosial di Banten, sehingga pada 2010 para aktivis sosial tersebut yang tergabung dalam yayasan lokal bernama Uswatuh Hasanah melakukan sinergi kerja sama bersama Dompet Dhuafa. Lalu digagaslah kolaborasi kegiatan sosial yang berbasis dana ZISWAF di wilayah Banten antara kedua lembaga tersebut dalam lembaga bernama Dompet Dhuafa Banten dengan harapan dapat memberikan solusi dan kontribusi positif bagi masyarakat miskin.
Tahun 2016, Dompet Dhuafa Banten mengantongi izin dan rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten (Kanwil Kemenag Banten) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang membuka cabang perwakilan di Banten.Keputusan Nomor 1193 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pembukaan Perwakilan Tingkat Provinsi Banten kepada Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Yayasan Dompet Dhuafa Republika ini mengukuhkan Dompet Dhuafa Banten sebagai lembaga yang memiliki izin penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Banten.
Selain mengumpulkan dana zakat, tugas lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat sipemberi dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat di Dompet Dhuafa Banten berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil. Dalam fatwa ini telah dijelaskan tentang bagian yang menjadi hak amil yaitu seperdelapan atau 12,5% setelah amil selesai menjalankan tugas-tugasnya.
Sumber dana yang digunakan untuk pengupahan amil zakat di Dompet Dhuafa Banten ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri. Besarnya penentuan hak amil ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih dengan merujuk pada jumlah golongan mustahik yang delapan.
Dalam pendistribusiannya zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan tersebut, namun golongan fakir dan dan miskin ialah golongan yang mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian dana zakat. Pendistribusian ini akan menjadi efektif jika amil mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dibalik peranannya seorang amil yang menjadi perantara antara kaum dhuafa dan aghniya, amil hanya mendapat bagian seperdelapan atau 12,5%. Jika dari dana zakat hak amil telah ditentukan sebesar seperdelapan atau 12,5% dari jumlah dana yang terkumpul, maka kebutuhan hidup seorang amil mungkin saja tidak terpenuhi dan kurang sejahtera, karena jumlah seperdelapan yang telah dikategorikan untuk amil tersebut harus dibagi dengan biaya operasional lainnya selama proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam menghimpun dana zakat itu, namun jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi’i berpendapat “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah. Karena tugas lembaga amil zakat yang tidak hanya menghimpun dana zakat saja, melainkan juga menghimpun dana infak, shodaqoh, wakaf, tematik maupun sosial kemanusiaan, maka sumber upah yang diterima amil pun tidak hanya sebatas dari dana zakat, melainkan dari dana infak, wakaf, tematik dan juga sosial kemanusiaan.
Adapun dasar hukum tentang besarnya bagian yang harus diterima amil dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan ini tidak terdapat aturan khusus yang menjelaskan berapa persennya. Namun, karena Dompet Dhuafa Banten merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang dakwah dan membutuhkan sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan segala kegiatan dan programnya, maka praktik di Dompet Dhuafa Banten sendiri dalam mengambil bagian yang menjadi hak amil dari dana infak bebas ini sebesar 80% dari dana yang terkumpul, 40% untuk hak amil dan 40% termasuk biaya yang digunakan untuk operasional dan 20% dana infak bebas ini untuk disalurkan ke yang berhak. Infak bebas ialah shodaqoh dalam bentuk barang atau uang yang diamanatkan ke Dompet Dhuafa Banten untuk menyalurkannya berdasarkan program-program yang ada di Dompet Dhuafa Banten dan si pemberi infak tidak menentukan atau mengamanatkan langsung objek penerima infak tersebut, keputusan tentang ketentuan amil dari dana infak ini bisa saja berubah. Sedangkan dari pengumpulan dana wakaf, amil di Dompet Dhuafa Banten diperbolehkan mengambil haknya maksimal sebesar 5%, dari dana sosial kemanusiaan sebesar 10% dan tematik sebesar 5%, dari setiap porsi tersebut didalamnya sudah termasuk biaya operasional. Adapun penentuan porsi hak amil dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan ini berdasarkan kebijakkan dari Dompet Dhuafa Republika (pusat) dan bersifat internal.
Setelah diketahui jumlah dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan yang terkumpul selama satu bulan, maka pemisahan keuangan akan dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening program dan rekening operasional. Rekening program ialah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang diperoleh amil hanya untuk kebutuhan program-program Dompet Dhuafa Banten, sedangkan rekening operasional ialah rekening yang digunakan untuk menyimpan biaya operasional termasuk didalamnya upah amil. Setelah dipisahkan dana tersebut, kemudian diambillah porsi yang menjadi hak amil dari kelima sumber dana tersebut yaitu zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan yang sudah diketahui masing-masing jumlahnya bagian yang menjadi hak amil dalam periode satu bulan dan akan digabungkan untuk dihitung jumlah totalnya, kemudian diberikan kepada amil sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Adapun biaya operasional lembaga akan dialokasikan untuk biaya kegiatan dalam satu bulan seperti, sewa gedung, bayaran tagihan listrik, penyediaan fasilitas projek fundraising seperti kwitansi, alat tulis kantor dan operasional lainnya yang mendukung selama proses kegiatan lembaga amil zakat ini.
Meski demikian telah ditentukan perhitungan untuk upah amil berdasarkan pada jumlah pendapatan dalam penghimpunan dana, namun dalam praktik pemberian upah amil zakat di Dompet Dhuafa Banten mengikuti besaran Upah Minimum Kota (UMK) Serang, hal demikian dilakukan atas dasar kebijakkan kesejahteraan kehidupan amil. Namun tidak semua amil di Dompet Dhuafa Banten mendapatkan upah sama rata senilai UMK Kota Serang, karena terdapat juga amil yang mendapat upah dibawah dan diatas nilai UMK Kota Serang, seperti halnya amil yang menempati posisi sebagai pendamping dan pelaksana program, amil ini mendapat upah di bawah nilai UMK Kota Serang, sebab waktu kerja amil ini tidak penuh seperti amil yang lain, sedangkan amil yang menempati posisi supervisor dan manager mendapatkan upah diatas nilai UMK Kota Serang hal ini dipengaruhi karena tingkat jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Adapun amil yang mendapat upah sama dengan nilai UMK Kota Serang ialah mereka yang menempati posisi sebagai staff.
Apabila dana yang dihimpun dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan selama satu bulan tersebut porsi bagian amilnya tidak memenuhi nilai upah minimum Kota Serang, maka kekurangan dana untuk upah amil akan diambilkan (meminjam) dari dana program Dompet Dhuafa Banten terlebih dahulu, sehingga tidak mengambil dana yang menjadi hak mustahik atau dhuafa dan upah yang diterima amil juga tetap pada nilai yang sama dengan upah minimum Kota Serang. Sehingga dengan upah yang terima tersebut kebutuhan hidup amil tetap terpenuhi.
Selain itu, dalam mengatasi dan meminimalisir masalah kekurangan dana dalam sistem pemberian upah amil zakat, Dompet Dhuafa Banten biasanya menyimpan stok penghimpunan dana pada bulan tertentu yang memang berpotensi mampu menghimpun dana besar, seperti bulan ramadhan, dzulhijah dan bulan-bulan kemanusiaan, dimana pada bulan-bulan tersebut biasanya Dompet Dhuafa Banten menggulirkan program unggulan secara besar-besaran, seperti:
1.	program sahabat ramadhan pada bulan ramadhan,
2.	tebar hewan kurban pada bulan dzulhijah dan
3.	Humanesia pada tiga bulan terahir ditahun masehi (Oktober, November dan Desember), humanesia adalah program penghimpunan dana yang pendistribusiannya difokuskan pada korban bencana alam. Dalam tiga program ini biasanya dana yang dihimpun amil Dompet Dhuafa Banten mencapai angka tinggi.
Meski demikian dana yang dihimpun amil pada program di atas mencapai angka tinggi, namun tetap saja bagian untuk amil tidak melebihi upah minum Kota Serang, padahal bisa saja pada bulan-bulan tersebut amil Dompet Dhuafa Banten mendapat haknya di atas nilai upah minimum Kota Serang. Hal ini tidak dilakukan oleh Dompet Dhuafa Banten, karena nilai upah minimum Kota Serang dirasa sudah mencukupi kebutuhan hidup amil. Adapun kelebihan yang seharusnya menjadi hak amil ini disimpan untuk digunakan pada bulan berikutnya dan akan digunakan jika terjadi kekurangan ketika bagian amil dari dana yang terkumpul pada bulan tersebut tidak mencapai nilai upah minimum Kota Serang.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Upah (Ujrah) Amil Zakat Dompet Dhuafa Banten
Melihat sistem upah yang diterima amil zakat di Dompet Dhuafa Banten, dimana amil zakat mendapat upah setiap bulannya sebesar upah minimum Kota Serang. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah total keseluruhan dari dana yang terkumpul selama satu bulan itu baik dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan mencapai nilai Rp. 3.116.275,76 sesuai besaran upah minimum Kota Serang untuk setiap amil di Dompet Dhuafa Banten setelah dipotong biaya operasional lainnya.
Selain itu, jika upah amil yang mengikuti besaran upah minimum Kota Serang, berarti secara otomatis upah yang diterima amil setiap bulannya akan tetap pada nilai yang sama sesuai nominal UMK Kota Serang yang berlaku saat itu. Sedangkan apabila melihat tugas lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Banten ini sebagai penghimpun dana kebajikan berupa zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan, maka sangat membuka peluang untuk setiap bulannya bahwa dana yang terhimpun dari lembaga ini akan selalu berubah. Hal ini dipengaruhi karena tidak ada kepastian besaran dana dan data donator tetap yang bisa dijaminkan kepastiannya dalam menunaikan zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan.
Merujuk pada praktik pemberian upah amil yang telah dipaparkan diatas bahwa sumber dana untuk upah amil berasal dari dana yang dihimpun selama satu bulan tersebut dan porsi yang menjadi haknya amil telah jelas ditentukan besarannya dari jenis masing-masing sumber dana penghimpunan, serta dana yang dihimpun juga tidak selalu tetap pada nilai yang sama setiap bulannya, maka secara perhitungan berdasarkan porsi hak amil dari dana zakat seperdelapan atau 12,5%, infak bebas 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10%  tentu hak yang seharusnya diterima amil juga tidak akan tetap (berubah) dalam setiap bulannya mengikuti dengan jumlah dana keseluruhan yang mampu dihimpun selama satu bulan itu.
Meski dalam praktik pemberian upah amil Dompet Dhuafa Banten menggunakan nilai UMK Kota Serang, kebijakannya dalam menetapkan upah dan sistem perhitungan pengambilan haknya amil tetap pada aturan hukum Islam yang mana bagian hak amil tersebut disesuaikan dengan jumlah dana yang mampu dihimpun oleh lembaga ini. Namun apabila dana yang dihimpun dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan selama satu bulan tersebut porsi bagian untuk amilnya tidak memenuhi nilai upah minimum Kota Serang, maka dana pengupahan amil diambilkan (meminjam) dari dana program Dompet Dhuafa Banten terlebih dahulu, sehingga upah yang diterima amil tetap pada nilai yang sama dengan upah minimum Kota Serang.
Adapun dasar hukum meminjam dana program ini dipersamakan dengan meminjam dana infak atau wakaf. Meminjam atau menggunakan dana wakaf dalam Islam tidak diperbolehkan karena hal ini dana infak atau wakaf merupakan suatu titipan yang harus segera disampaikan kepada yang berhak dan digunakan untuk kepentingan umum.
Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4) : 58.
 “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S. an-Nisa (4) : 58).

Apabila dikaitkan dengan ayat di atas bahwa kedudukan amil ialah sebagai perantara yang menghubungkan antara orang kaya sebagai pemberi bantuan dan orang miskin sebagai penerima bantuan. Artinya dalam proses memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, seorang amil hendaknya mengutamakan unsur keadilan, dengan menyampaikan amanat dari si pemberi dana dan memberikan harta yang menjadi si miskin serta tidak mengabaikan haknya sebagai seorang amil. Hak amil yang dimaksud ialah bagian harta yang diterima amil sebagai panitia atau pengelola dana kebajikan dengan nilai kewajaran dan tidak melebihi dari jumlah seharusnya.
Selain itu melihat program kerja lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Banten yang bergerak dalam bidang dakwah serta mengelola dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan untuk pemberdayaan masyarakat, maka seharusnya  amil di lembaga tersebut juga harus berdaya.
Namun, dengan pengambilan hak amil dari masing-masing dana yang telah ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dihimpun seringkali menjadi keluhan bagi amil dilembaga amil zakat khususnya di Dompet Dhuafa Banten, karena pengambilan hak amil dari dana zakat seperdelapan atau 12,5%, infak bebas 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10%  tidak sepenuhnya diterima amil,  dana tersebut akan dibagi untuk biaya operasional lembaga lainnya seperti sewa gedung, bayaran tagihan listrik, penyediaan fasilitas projek fundraising seperti kwitansi, alat tulis kantor dan operasional lainnya yang mendukung selama proses kegiatan lembaga amil zakat ini. Maka untuk menghindari kesenjangan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup amil Dompet Dhuafa Banten diberlakukan kebijakkan upah minimum Kota Serang dengan tetap merujuk pada perhitungan yang disyariatkan agama.
Namun, meski demikian dalam mekanisme perhitungan pengambilan porsi yang menjadi bagian amil berdasarkan ketentuan syariat dan tidak melebihi haknya, kebijakkan dalam penetapan upah amil ini dalam setiap bulannya tetap disetarakan dengan nilai upah minimum Kota Serang  atas dasar kemaslahatan dan kelayakkan hidup seorang amil. Ukuran kelayakkan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Artinya apabila amil di Dompet Dhuafa Banten mendapat upah sebesar nilai upah minimum Kota Serang, maka amil tersebut sudah diperkirakan bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa mencapai taraf kelayakkan dalam menjalani hidup di Kota Serang. Dengan solusi meminjam dana program terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan upah amil.

Kesimpulan
Banyaknya lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat memberikan dampak yang positif, karena penyalurannya tersistem dan diupayakan tepat sasaran. Hal ini juga dapat menjadi alternatif dan referensi bagi para muzakki atau donatur dalam menunaikan kewajiban zakat maupun untuk menyalurkan dana infak, shodaqoh, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan.
Adapun pada praktik penetapan upah yang merupakan hak amil zakat dikantor Dompet Dhuafa Banten, berdasarkan tinjauan di atas belum sepenuhnya memenuhi syari’at Islam. Karena penetapan upah yang disetarakan dengan UMK Kota Serang,sementara itu penghimpunan atau penerimaan dana dalam setiap bulannya selalu berubah,bahkan harus meminjam dana program terlebih dahulu apabila terjadi defisit terhadap upah amil. Hal ini dianggap terlalu memaksakan dan menyalahi amanat dari pada tujuan harta tersebut. Oleh karenanya, pembenahan dalam hal ini sangat diperlukan, agar dapat memberi maslahat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Diponegoro, 2004)
Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. 1.
Gustian Juanda dkk, Pelaporan Zakat PengurangPajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
http://ddbanten.org/sejarah/ diakses pada Rabu, 01 Agustus 2018 pukul 11.29 wib
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
Oka Gunawan, Customer Relationship Management Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 13 September 2018
Syukri Ghozali, Pedoman zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985)