PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES - Ahmad Marjuki, Enrico Simanjuntak dan (AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK, 2019)
Abstrak Dalam tataran normatif peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses atau mekanisme gugatan bila terjadi indikasi kecurangan dalam level pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal ini dikarenakan pilkades tidak diatur dalam UU Pemilu, namun diatur secara lebih mikro dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa. Tulisan ini menyoroti perkembangan penyelesaian sengketa Pilkades yang hingga sekarang belum ada titik temunya. Kata Kunci: Pilkades, Penyelesaian Sengketa