KEDUDUKAN TAP MPR DALAM TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA REFORMASI - Marjuki, Akhmad (AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK, 2019)
Abstrak Di era reformasi MPR bukan lagi lembaga perwakilan utuh, akan tetapi cenderung menjadi “joint sesion” antara anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini juga berdampak kepada hak konstitusi yang melekat padanya, berupa pembuatan TAP MPR. TAP MPR tetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR, tetapi terbatas hanya untuk penetapan yang bersifat beschikking (kongret dan individual) seperti TAP tentang pengangkatan Presiden, TAP tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya. TAP MPR dapat dijadikan sebagai sumber hokum materiil (bahan pembuatan hokum), namun bukan sumber hokum formal (peraturan perundang-undangan). Kata Kunci: TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, era reformasi