PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH - Marjuki, Akhmad (AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK, 2019)
Abstrak Masyarakat berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan dengan mengetengahkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas keterbukaan. Untuk hal tersebut di atas, tergantung pada keadaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahannya adalah, apakah para pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut telah dapat memenuhi aspirasi masyarakat atau tidak. Kata kunci: Masyarakat, Undang-Undang, Peraturan Daerah.