TNI DAN KONFLIK SOSIAL: DILEMA REFORMASI TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

Abstract

Supremasi otoritas sipil terhadap angkatan bersenjata adalah dasar penting politik demokratis[1]. Langkah penting, walaupun mungkin tidak cukup, untuk mengukur kemajuan demokratisasi Indonesia adalah dengan menilai apakah angkatan bersenjata Indonesia berada di bawah otoritas sipil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyusun sebuah doktrin canggih, yakni dwifungsi dan kekaryaan, untuk membenarkan keterlibatannya di bidang sosial politik. Pembongkaran doktrin ini, dengan maksud agar angkatan bersenjata Indonesia tunduk pada demokrasi, menuntut perumusan ulang atau bahkan penghapusan doktrin itu.

Kata Kunci: Politik, Demokratis, TNI

[1] Ibid, hal. 96