JAMINAN HUKUM ATAS TINDAKAN KELUARGA DALAM MENGUPAYAKAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI ANGGOTA KELUARGANYA

Abstract

Penelitian ini menelaah perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota keluarga yang mencari rehabilitasi narkotika bagi kerabat mereka dalam sistem hukum nasional. Pembahasan ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif yang memandang rehabilitasi sebagai kewajiban hukum, bukan sebagai respons hukuman. Hukum nasional menetapkan rehabilitasi sebagai langkah wajib bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan, sehingga memberikan hak hukum kepada keluarga untuk melaporkan, mendampingi, dan mendukung upaya rehabilitasi tanpa terpapar tanggung jawab pidana. Kerangka hukum menyediakan kepastian melalui pemisahan mekanisme rehabilitasi dari penuntutan pidana, melindungi kerahasiaan, memastikan akses informasi, dan menjamin perlakuan tanpa diskriminasi. Anggota keluarga diakui sebagai pelaku sah yang tindakannya sejalan dengan kewajiban undang-undang, bukan sebagai pihak yang rentan terhadap sanksi hukum. Analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi keluarga tercapai melalui pengakuan eksplisit dalam undang-undang, kejelasan prosedural, dan integrasi prinsip-prinsip rehabilitatif ke dalam proses peradilan pidana dan administratif. Konsep ini memperkuat posisi keluarga sebagai mitra negara dalam kebijakan narkotika yang berorientasi pada pemulihan. Pada akhirnya, sistem hukum menegakkan pendekatan yang manusiawi dan berbasis hak dengan melindungi keluarga dari kriminalisasi sekaligus memungkinkan jalur rehabilitasi yang efektif bagi individu yang terdampak penyalahgunaan narkotika.