Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu tindakan ataupun proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan. Salah satu Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya terdapat aturan mengenai penegakan hukum lingkungan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di dalam penegakan hukum lingkungan sanksi administrasi saja tidak cukup, harus terdapat sanksi perdata maupun pidana terlebih lagi kerusakan dan pencemaran yang dilakukan terhadap lingkungan cukup berat dan tidak dapat dipulihkan kembali. penelitian ini mengkaji mengenai kurangnya sanksi berupa perdata dan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023. Dengan metode penelitian normatif penulis menemukan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan harus terdapat sanksi perdata terutama pidana, penggunaan sanksi pidana sebagai premium remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan jika kerusakan yang ditimbulkan cukup berat dan pemulihan terhadap lingkungan yang dirusak sulit untuk dilakukan terutama pasir laut yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023. Penegakan hukum lingkungan penting untuk dilakukan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.