Tinjauan Yuridik Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hukum memiliki fungsi memberikan kepastian terhadap tindakan manusia, adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum bisa memberikan kepastian hukum yang jelas seperti perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan dilakukan dengan menggunakan hukum agama masing-masing, dan dalam hak asasi manusia kebebasan memeluk agama dan melangsungkan perkawinan merupakan hal yang tidak bisa di intervensi.dimana sekarang merupakan era perkembangan, adat istiadat bercampuran sehingga banyak pemikiran bebas yang masuk dari luar negeri, Indoensia merupakan negara hukum sehingga dalam mengatasi hal ini harus memberikan hukum positif yang sangat jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan menjelaskan lemahnya perkawinan beda agama ditinjau dari persepektif hak asasi manusia.  Penelitian ini dirancang menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitan menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan masih belum memberikan kepastian bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena kepercayaan merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, maka fenomena itu menyebabkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukkan diri mengikuti kepercayaan pasangannya.